Pernyataan kontroversial dari Azealia Banks yang menyebut Indonesia sebagai “tempat sampah dunia” kembali memantik diskusi serius mengenai keadilan lingkungan global.
Cuitan sang rapper asal Amerika Serikat itu tidak hanya menimbulkan perdebatan emosional, tetapi juga menggugah kesadaran tentang persoalan struktural yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam konteks manajemen limbah global.
Meskipun pernyataannya sempat menuai reaksi keras, perbincangan berkembang ke arah lebih luas, yakni relasi antara negara-negara maju dan berkembang dalam rantai pembuangan sampah.
Pada Sabtu, 11 Maret 2025, Azealia Banks menuliskan kritik pedas terhadap praktik negara maju yang diduga menjadikan negara berkembang sebagai tempat pembuangan limbahnya.
Dalam unggahannya di platform X, ia menyamakan Indonesia dengan India, dua negara yang menurutnya telah menjadi lokasi penumpukan limbah plastik dan kertas bekas dari seluruh dunia.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis kesehatan masyarakat dalam jangka panjang dan merusak kualitas hidup generasi mendatang.
Tanpa menyebut data spesifik, Azealia menyampaikan kekhawatirannya bahwa Indonesia tidak akan mampu memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam beberapa abad ke depan apabila terus dibebani oleh kiriman limbah global.
Narasi ini segera memancing kemarahan dari sebagian netizen Indonesia yang menilai komentar tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap negara mereka.
Namun, respons yang muncul tidak seluruhnya negatif.
Sebagian warganet justru menilai bahwa Azealia tengah melontarkan kritik tajam terhadap sistem global yang tidak adil, dan bukan menyasar Indonesia secara spesifik.
Sinyalemen ini diperkuat oleh klarifikasi yang kemudian ia unggah, menyatakan bahwa kritiknya ditujukan pada negara-negara maju yang selama bertahun-tahun telah mengeksploitasi negara berkembang sebagai tempat akhir limbah mereka.
Dalam unggahan lanjutan, Azealia juga menyoroti ketimpangan prioritas para miliarder dunia, seperti Jeff Bezos dan Elon Musk, yang menurutnya lebih sibuk menjelajah luar angkasa ketimbang memperbaiki kerusakan lingkungan di Bumi.
Ia menilai perhatian terhadap ekosistem global semestinya menjadi tanggung jawab kolektif, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya besar.
Isu yang diangkat Azealia sejatinya mencerminkan realita yang sudah lama dikeluhkan para aktivis lingkungan di Indonesia.
Sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia memang kerap menjadi salah satu destinasi limbah dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara Eropa.
Dilansir dari pafikepmaluku.org, limbah dari luar negeri bisa berpotensi tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membawa penyakit.
Laporan Greenpeace Asia Tenggara pada 2019 menyebut bahwa sejak China melarang impor limbah plastik pada 2018, aliran limbah ke Indonesia meningkat secara signifikan.
Sebagian besar limbah itu dikirim dalam bentuk bahan daur ulang, namun kenyataannya banyak yang berakhir di tempat pembuangan terbuka, mencemari air tanah, merusak kualitas udara, dan berdampak pada kesehatan masyarakat lokal.
Di sisi lain, sistem pengelolaan sampah domestik di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan.
Kurangnya fasilitas pengolahan limbah modern, lemahnya regulasi pengawasan terhadap limbah impor, serta ketergantungan industri pada bahan baku murah dari luar negeri menjadi hambatan struktural dalam mengatasi permasalahan ini.
Pernyataan Azealia, meski kasar, menjadi pemantik untuk membuka kembali diskusi tentang pentingnya reformasi dalam tata kelola limbah global.
Negara maju dituntut untuk tidak hanya menghentikan ekspor limbah ke negara berkembang, tetapi juga turut membiayai pembangunan infrastruktur pengolahan limbah yang berkelanjutan di kawasan yang terdampak.
Pakar hubungan internasional dan lingkungan dari Universitas Indonesia menilai bahwa kritik dari figur publik seperti Azealia bisa menjadi pisau bermata dua.
Di satu sisi, bisa memicu emosi nasionalisme, namun di sisi lain bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk menuntut tanggung jawab lebih besar dari aktor global yang selama ini menikmati kenyamanan dari sistem yang tidak setara.
Isu ini juga kembali menyoroti lemahnya transparansi dalam proses impor limbah di Indonesia.
Banyak kasus pengiriman limbah yang dikategorikan sebagai “bahan baku industri” justru berakhir mencemari lingkungan, karena tidak memenuhi standar kelayakan daur ulang.
Reaksi terhadap Azealia juga menunjukkan betapa masyarakat kini semakin sadar akan isu lingkungan sebagai isu strategis nasional.
Namun kesadaran ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku industri dalam mengelola limbah secara bertanggung jawab.
Hingga awal pekan ini, unggahan Azealia Banks masih menjadi topik perbincangan hangat di media sosial, mencerminkan bahwa persoalan ini telah menyentuh sisi emosional sekaligus intelektual publik Indonesia.
Ke depan, diskusi semacam ini seharusnya tidak berhenti pada kecaman, tetapi diarahkan untuk mendorong perubahan konkret dalam tata kelola lingkungan hidup global.
Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar sekaligus tantangan besar dalam pengelolaan limbah, layak mendapatkan dukungan global dalam upaya membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.